Network
OkeNTT – Polemik soal pinjaman daerah belum berujung. Pasalnya hingga petang ini DPRD Belu masih terus berproses melanjutkan tahapan sidang perubahan anggaran dan rencana pinjaman daerah baru akan dibahas lebih lanjut.
Meski demikian, mayoritas anggota DPRD Belu sepakat untuk membahas rencana pinjaman daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran(KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS untuk kemudian DPRD Belu dan pemerintah kabupaten Belu sama-sama kembali melakukan konsultasi di Badan Keuangan provinsi NTT.
Baca Juga: Fraksi Demokrat DPRD Belu Konsisten Tolak Pinjaman Daerah. Ini Alasannya
Kepada awak media di ruang kerjanya, Wakil Ketua II DPRD Belu Yohanes Jefri Nahak mengatakan bahwa mayoritas anggota DPRD Belu sepakat untuk melakukan pembahasan KUA PPAS dengan mencantumkan rencana pinjaman daerah.
Namun demikian lanjut Yohanes, persoalan apakah rencana pinjaman daerah disepakati atau tidak belum dipastikan karena selaian masih harus dibahas di DPRD rencana pinjaman daerah tersebut masih akan dibahwa ke Kupang untuk dikonsultasikan agar tidak melanggar aturan yang berdampak hukum di kemudian hari.
“Kami telah melakukan rapat internal terkait dengan pembahasan KUA PPAS yang mana di dalamnya termuat rencana pinjaman daerah. Dari hasil rapat hari ini, forum DPR mayoritas menyetujui untuk pembahasan KUA PPAS perubahan termuat juga pinjaman daerah. Memang ada beberapa yang tidak menyetujui namun mayortias menyetujui untuk dibahas,” jelas Yohanes saat diwawancarai sejumlah awak media di rung kerjanya pada Senin petang 19 September 2022.
Baca Juga: Ditanya Soal Payung Hukum Pelaksanaan Pinjaman Daerah, Ini Jawaban Sekda Belu
Yohanes mengakan bahwa soal persetujuan jadi atau tidaknya pinjaman daerah dilakukan masih akan dikonsultasikan lagi ke pemetintah provinsi NTT.
