OkeNTT - Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Alexander Marwata menyampaikan jika biaya politik di Indonesia sangat mahal.
Hal tersebut disampaikan di depan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) beserta 54 pengurus Partai Hanura yang hadir di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi (ACLC) KPK.
"KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis,” kata Alexander seperti dirilis OkeNTT dari Pikiran Rakyat.
“Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar," ujarnya.
Baca Juga: Tiga Tersangka dan Barang Bukti Koropsi Pembangunan Irigasi di TTU Dilimpahkan ke Kejaksaan
Mahalnya biaya politik, jelas Alex karena para calon seolah diwajibkan untuk memiliki modal besar untuk terjun dalam kontestasi politik di Indonesia baik di level lokal maupun di level nasional.
Setiap partai politik mengijinkan berbagai perusahaan untuk menjadi sponsor dan menyumbang “ongkos” pencalonan. Dan ketika sang calon terpilih, hal ini yang menjadi beban politik di masa depan.
Alex memberikan contoh yang sering terjadi di Indonesia, yaitu seorang calon yang mendapat sumbangan dari perusahaan kontraktor untuk maju dalam pilkada. Dan ketika sang calon tersebut terpilih, maka kontraktor tersebut akan tagih "jatah proyek" di pemerintahannya.
"Kalau calon yang dijagokan menang, perusahaan penyumbang tersebut ikut tender dalam proyek kebijakannya dan pasti akan diloloskan,” katanya.
“Yang seperti ini akan runyam karena sudah dipesan di awal, bahkan mulai dari perencanaan proyeknya, kegiatannya, lelangnya, dan harga yang terbentuk juga pasti tidak benar," ujar Alex dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Antara pada Kamis 30 Juni 2022.
Baca Juga: Polda NTT Tahan Tiga Tersangka Terkait Kasus Irigasi Mnesatbatan di TTU
Alex pun menyampaikan alasan mengapa begitu pentingnya para kader partai politik mengikuti program PCB dari KPK.
Selain untuk memberikan pemahaman soal nilai-nilai integritas, juga melatih para kader untuk terus berkomitmen memberantas korupsi di sektor politik.
Alex berharap para kader terus berkomitmen dan menerapkan materi anti korupsi yang diberikan.
"Pakta Integritas yang telah ditandatangani semoga tidak hanya di atas kertas tetapi betul-betul diimplementasikan setiap menduduki jabatan," tutur Alex.
KPK akan terus mengawal dan memonitor kinerja para pejabat/penyelenggara Negara agar tetap patuh dan berkomitmen integritas sehingga tidak tersandung kasus korupsi.*