Kapolri Terbitkan Biaya Pembuatan Berbagai Jenis SIM, Ini Besarannya  

- 2 November 2022, 18:06 WIB
Kapolri mengeluarkan aturan baru biaya pembuatan SIM, ini besarannya
Kapolri mengeluarkan aturan baru biaya pembuatan SIM, ini besarannya /PMJ News/

OkeNTT - Pada tanggal 31 Oktober 2022, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram Nomor: ST/2387/X/YAN.1.1./2022 yang ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri dimana dalam Surat Telegram tersebut memuat tentang biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi(SIM) yang dicantumkan dan ditandatangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pada telegram ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit memberikan pengarahan untuk menghindari adanya pungutan liar (pungli) pada pelayanan penerbitan SIM selain pungutan biaya PNBP SIM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri.

Baca Juga: Apakah Benar Wakil Ketua DPRD Belu Pukul Ketua Fraksi Gerindra?

Berikut besaran biaya pengurusan untuk pengurusan berbagai jenis SIM  sebagaimana kami kutip dari PMJ News pad Rabu 2 November 2022. 

  1. SIM baru, SIM A, A Umum, B I, B I Umum, B II dan B II Umum yaitu Rp120.000.
    2. Penerbitan SIM baru C, C I dan C II yaitu, Rp100.000.
    3. Penerbitan SIM baru D dan D I yaitu Rp50.000.
    4. Penerbitan SIM baru Internasional Rp250.000.
    5. Penerbitan SIM perpanjangan A, A Umum, B I, B I Umum, B II, B II Umum yaitu, Rp80.000.
    6. Penerbitan perpanjangan SIM C, C I, CII yaitu, Rp75.000.
    7. Perpanjangan SIM D dan D I Rp30.000.
    8. Dan penerbitan perpanjangan SIM Internasional Rp225.000.


Lebih lanjut, Kapolri menegaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani (psikologi) calon peserta uji SIM adalah di luar mekanisme penerbitan SIM dan dilaksanakan di luar area Gedung Satpas.

"Calon peserta ujian SIM dapat memilih sendiri dokter dan psikolog yang sudah mendapat rekomendasi sesuai ketentuan," tulis telegram tersebut.

Baca Juga: DPRD Belu Minta Kementerian Keuangan Tegas Awasi Eksportir dan Bea Cukai Atambua  

Dalam hal ini, biaya pemeriksaan tersebut dipungut langsung oleh Dokter/Psikolog pada pelayanan pemeriksaan kesehatan dan petugas pelayanan penerbitan SIM dilarang menyalahgunakan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut untuk melakukan pungutan biaya lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kapolri meminta kepada jajaran untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tetkait pelaksanaan pembuatan maupun biaya penerbitan SIM sesuai ketentuan serta larangan pembuatan SIM melalui calo dan kontak center pelayanan aduan masyarakat pada papan informasi, banner, spanduk, maupun media informasi lainnya yang mudah dibaca oleh masyarakat.

Halaman:

Editor: Marcel Manek

Sumber: PMJ News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x