Network
PR NTT – “Saya pada tahun ini ditugaskan oleh partai berjuang di Kota Kediri dan alhamdullilah, pemilu kali lalu terpilih dan kedepan akan dilantik. Tentunya saya ingin Kota Kediri ini yang notabene Kota Terkaya di Indonesia harus ada korelasinya dengan hak-hak rakyat khususnya warga kota. Karena merekalah yang telah memberi kontribusi besar dalam hal membayar pajak dan retribusi lainnya dan ini harus jelas,” demikian disampaikan Arif Junaidi, S.H., calon anggota DPRD terpilih Kota Kediri dari Partai Gerindra kepada media ini di kediamannya, Senin 15 April 2024.
Ia mengharapkan pemimpin baru (wali kota baru-red) pada tahun ini, yang mempunyai leadership dan peka terhadap APBD Kota Kediri. "Kalau tidak salah, APBD kita 1,9 Trilyun dan itu kekuatan kita, belum lagi bisa ditopang dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada untuk membereskan program-program strategis di wilayah ini. Kota yang berpenduduk 290.836 jiwa ini terbagi dalam 3 kecamatan berharap figur wali kota yang bagaimana? Tentunya berharap figur yang bisa memberikan ruang kepada masyarakat baik yang bekerja di pasar, perusahaan atau instansi lainnya, terang Arif.
Pihaknya menginginkan sosok Wali Kota Kediri yang memiliki visi misi besar yang bisa mengayomi APBD yang benar-benar digunakan untuk kebutuhan rakyat. “Saya melihat Kota Madiun, Surabaya, Kota Malang dan kota lainnya sangat terasa pembangunannya. Ironisnya, Kota Kediri yang berpredikat Kota Terkaya justru tertinggal dan masih belum bisa memuaskan warganya dalam pembangunan infrastruktur dan hanya terfokus membangun ruang terbuka hijau. Selain itu pemkot tidak melaksanakan pembangunan yang bisa langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Coba lihat kondisi bangunan pasar-pasar yang ada, dan nasib PKL yang tidak tertata rapi serta belum mendapat tempat yang layak,” beber politisi yang kini masih menjabat Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kediri.
Baca Juga: Bagian dari HAM, Imigrasi Malang Berperan Aktif dalam Evaluasi Kota Layak Anak
“Apakah sudah sebanding timbal balik yang diberikan pemkot kepada warganya? masyarakat kan ikut bayar pajak juga, apa sudah maksimal diperhatikan haknya? Di era otonomi daerah ini kita harus bekerja keras dan mensupport semua komponen dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga dinas termasuk DPRD nya, karena yang membahas seluruh anggaran APBD kita. Mohon maaf program Prodamas seharusnya bisa dinikmati masyarakat ternyata tidak merata, endingnya apa? Implikasinya belum maksimal,” ungkap Arif.
“Monggo teman-teman anggota dewan yang lain bersama dinas untuk mencari terobosan anggaran yang nantinya dimasukkan dalam visi misi wali kota yang baru,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu Arif Junaidi juga mempertanyakan predikat Kota Kediri sebagai Kota Terkaya, “Kira-kita parameter apa sehingga kita disebut Kota Terkaya? Apa semua pekerja gajinya sudah diatas UMR? Kita mesti lihat penghasilan masyarakat secara riil saat sensus penduduk, saya yakin masih banyak warga kota yang pendapatannya dibawah rata-rata. Padahal kita punya GG, pasar modern, hotel berbintang, supermarket, tapi saya melihat ini belum cukup menopang kegiatan ekonomi di Kota Kediri. Bahkan rata-rata semua ini masih kontrak semua, dan pendapatannya yang dikatakan sesuai UMR nyatanya masih jauh dari harapan masyarakat. Masyarakat yang disebut kaya itu seperti apa? Saya kok belum melihat langsung, tentu saya akan berkomunikasi dengan teman-teman di kota untuk mencari tahu. Atau mungkin karena PAD kita sudah dianggap terlampau tinggi,” ujarnya.
Dikatakan, sangatlah urgen dilakukan pendataan ulang kependudukan dari Tingkat RT/RW per periodik agar diketahui pendapatan seluruh masyarakat dari PNS sampai pedagang kaki lima, buruh, pegawai honor. “Kami ingin punya database yang valid di masing-masing kelurahan sehingga diketahui status sosialnya, sehingga pendapatan masyarakat bisa dihitung dan diketahui secara pasti dimanapun warga Kota Kediri bekerja. Hal itu terkait bila ada program bantuan sosial bisa tepat sasaran dan jelas. Semisal orang-orang yang diberikan bantuan bergulir harus dipastikan yang bisa meningkatkan kinerjanya dan incomenya. Jadi bila ada yang memerlukan bantuan kita mudah mengeksekusinya kalau punya database yang valid dan update. Selain itu juga saya ingin tahu masalah pendidikan warga kota sudah sejauhmana,” ucap Arif.
Baca Juga: Pemecatan Nakes di NTT Tuai Sorotan Ketum PPNI: Nakes Dijadikan Komoditas Politik
