Network
OkeNTT- Guna memenuhi target, pemerintah daerah perlu melakukan percepatan vaksinasi Covid-19. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Percepatan vaksinasi menjadi kunci menghadapi varian baru virus Covid-19 omicron. Presiden sendiri telah menargetkan vaksinasi bisa mencapai 70 persen populasi penduduk di akhir Desember 2021.
“Kita semua tidak boleh lengah, kemudian oleh karena itu vaksinasi juga menjadi kunci,” ujar Mendagri saat membuka Rapat Kesiapan Penerapan PPKM Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Percepatan Vaksinasi, serta Belanja Daerah (APBD) di Kantor Pusat Mendagri secara virtual, Rabu 8 Desember 2021.
Dikutib dari kemendagri.go.id, Kamis 9 Desember 2021, Mendagri Tito Karnavian membeberkan sejumlah strategi yang perlu dilakukan kepala daerah baik gubenur maupun bupati/wali kota untuk mempercepat vaksinasi. Beberapa langkah yang perlu dilakukan gubernur misalnya, yakni membina dan mengawasi secara ketat serta memonitoring dan mengevaluasi target vaksinasi, stok vaksin, hingga ketersediaan vaksinator.
Selain itu, pimpinan daerah perlu menurunkan tim ke lapangan untuk memetakan tantangan dan kendala yang dihadapi setiap kabupaten/kota yang belum mencapai target. Gubernur juga perlu mengawasi dan meningkatkan kedisiplinan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mengelola vaksin melalui aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi Logistik secara Elektronik (SMILE). Tak hanya itu, Mendagri juga meminta gubernur melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif melalui berbagai media.
Di lain sisi, lanjut Mendagri, langkah yang perlu dilakukan bupati/wali kota yakni mengintensifkan segenap upaya dan sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat vaksinasi. Selain itu, bupati/wali kota perlu melakukan percepatan vaksisnasi hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, seperti kecamatan, kelurahan/desa, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga.
Baca Juga: Belanda Kembali Bantu Vaksin Janssen Bagi Indonesia
Bupati/wali kota lanjut Mendagri perlu mendatangi langsung masyarakat dari rumah ke rumah khususnya bagi mereka yang lanjut usia dan kelompok disabilitas. Tidak hanya itu, untuk mempercepat vaksinasi, bupati/wali kota juga perlu mempertimbangkan vaksinasi sebagai syarat pemberian bantuan sosial.
Tak cukup di situ, lanjut Mendagri, percepatan vaksinasi dapat dilakukan dengan saling bekerja sama antardaerah. Bagi daerah yang tingkat vaksinasinya sudah mencapai target, dapat menyalurkan vaksinatornya untuk membantu daerah lain.
