Network
PR NTT - Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah, merespon pemecatan 249 nakes non ASN di Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT.
Menurut Harif, hingga saat ini pemerintah belum sepenuhnya serius menyelesaikan persoalan nakes.
"Secara umum menyikapi kejadian seperti hal tersebut, mungkin juga terjadi di daerah lain, seharusnya negara atau pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana amanat UUD 45,"
"Di mana di dalamnya termasuk tanggung jawab dalam mengelola nakes sebagai SDM kesehatan yang sampai hari ini belum menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan nakes yang telah didayagunakan untuk pelayanan publik yang menjadi tugas pemerintah," terangnya Sabtu, 13 April 2024.
Harif dengan tegas mengatakan bahwa nakes terkadang menjadi komoditas politik Pilkada dan Pileg.
"Namun perhatian terhadap kondisi kerja sangat lah kurang, nakes terkadang hanya menjadi komuditas dalam politik pilkada dan pileg saja, jika serius untuk rakyat maka nakes dihitung sesuai kebutuhan maksimal dan harus di beli putus (diangkat jadi abdi negara)," imbuhnya.
Ia juga membandingkan, penghargaan terhadap nakes di negara lain sangat berbeda dengan yang ada di Indonesia.
"Karena mereka bekerja melayani rakyat di sektor pemerintah yg notabene menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara, dan tidak juga seharusnya terkait dengan dampak kondisi politik daerah atau nasional, lihatlah negara lain penghargaan kepada perawat khusunya sangat baik oleh negaranya," tutupnya.
