Network
OkeNTT - Anggota DPRD Belu, Theodorus Seran Tefa mengingatkan soal tata tertib dan kode etik yang menjadi dasar untuk DPRD Belu menjemput paksa pemerintah (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) Belu.
Theo Manek sapaan populer politisi Golkar ini mengingatkan itu menanggapi pernyataan sejumlah Anggota DPRD Belu yang mendesak untuk menjemput paksa pemerintah saat menerima massa aksi Tenaga Kontrak Daerah (Tekoda) di ruang paripurna DPRD Belu, Rabu 8 Juni 2022 kemarin.
"Secara jujur saya mau sampaikan khusus untuk kita anggota DPR (DPRD Belu), pernyataan teman-teman untuk menjemput paksa pemerintah, tolong baca tatib dan kode etik mana yang harus menjadi rujukan untuk kita panggil jemput pemerintah dalam konteks kemitraan antara dua lembaga ini?," tandas Theo Manek.
Baca Juga: Massa Aksi dan Anggota DPRD Belu Ngotot Hadirkan Pemerintah, Ketua: Tidak Ada Surat untuk Audiensi
Ia menegaskan, secara pribadi sependapat untuk menghadirkan pemerintah.
"Minimal menjelaskan dari seluruh kuota yang sudah ditetapkan dalam SK, memungkinkan atau tidak untuk mengakomodir mereka (Tekoda). Kalau memang mungkin ada kuota sisa yang belum terpakai. Itu mungkin solusi yang akan kita bicarakan dengan pemerintah," katanya.
Namun lanjut Theo Manek secara tegas menyampaikan bahwa pendekatan dan komunikasi yang akan disampaikan itu harus beretika.
Baca Juga: Gegara Polemik Tekoda, DPR Kembali Sebut Pemerintahan Belu Saat ini Paling Aneh
"Saya tidak sedang dalam posisi untuk membayangkan bagaimana kondisi ini kita lakukan lalu kita menciptkan satu polemik baru antara dua lembaga bukan itu yang saya maksud. Tapi substansi bagaimana kita melakukan komunikasi yang terbaik untuk mencarikan solusi," pungkasnya.
