Network
OkeNTT - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malaka terus melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kabupaten Malaka dalam rangka menyukseskan program penanggulangan kemiskinan.
Upaya pengentasan kemiskinan melalui program bantuan sosial (bansos) baik secara tunai maupun penyaluran sembako terus dilakukan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malaka, Folgentius Bere Fahik, S. Pd, M.A.P kepada wartawan, Jumat 3 Desember 2021 mengatakan angka kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belu pada tahun 2013 sebanyak 33. 918 kepala keluarga (KK).
Baca Juga: Kunjungan Kardinal Ignatius Suharyo Ke Malaka Disambut Secara Adat
Jumlah KK miskin menurun ketika Dinsos Malaka menggulirkan program pengentasan kemiskinan melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (Kube), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH).
Menurutnya, kucuran bansos kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dapat mengentas kemiskinan, sehingga angka kemiskinan dalam Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) menurun menjadi 31. 159 KK pada tahun 2020 dan 24. 145 KK pada tahun 2021.
"Ini karena program bansos yang disalurkan selama ini, baik PKH, BPNT, Kube maupun RTLY," kata Folgen demikian akrab disapa sambil mengharapkan semua pihak untuk mengawasi penyaluran bantuan.
Dikatakan, masyarakat umumnya dan KPM khususnya perlu mendukung Dinsos Malaka dalam pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sembako. Jika tidak sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat, segera disampaikan untuk diselesaikan.
Baca Juga: Sambut Kardinal Suharyo, Bupati AT Mohon Doa untuk Masyarakat Belu
"Misalnya, beras kalau kualitasnya jelek atau dijual dengan di atas harga eceran tertinggi (HET), maka harus disampaikan. Bulog akan cepat ganti kalau kualitasnya jelek. Demikian pun, kalau ada permainan harga, tentu ditindak sesuai aturan," jelas Folgen.
Folgen menambahkan Dinsos sementara menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan kepada 6. 855 KPM saat ini untuk diterimakan BPNT sembako.
Pimpinan Cabang Perum Bulog Divre Atambua, Naomi dalam keterangan persnya terkait isu miring pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Malaka, belum lama ini mengatakan sejauh ini belum ada klaim KPM terkait kualitas beras yang jelek saat dilakukan penyaluran.
Baca Juga: Ketika Suara Lantang Srikandi DPRD Belu ini Dibungkam Banggar, 1 Milyar 'Hilang', Bupati Prihatin
Jika ditemukan, Bulog sangat bertanggungjawab untuk menggantikannya dengan beras dengan kualitas sesuai standar program.
Terkait penyaluran, kata Naomi menggunakan Rumah Pangan Kita (RPK) yang beroperasi di Kabupaten Malaka. Sedikitnya 42 RPK di Malaka. Namun, tidak semuanya aktif menjalankan tugasnya sebagai perpanjangantangan Bulog. Sehingga, Bulog tentu hanya melayani RPK yang aktif untuk melayani KPM di Malaka.
"Silahkan, Bulog terbuka dengan RPK untuk layani masyarakat di Malaka," kata Naomi.***
