Network
PR NTT.COM - Tidak ada emergensi respons Pemkab Ngada atas maraknya migrasi ilegal rentan human trafficking di Kabupaten Ngada membuktikan pemerintah daerah setempat diduga melakukan pembiaran. Ini menjadi salah satu bukti Pelanggaran HAM. Demikian dikatakan Gabriel Goa melalui keterangan tertulis yang diterima media ini, Kamis 23 Mei 2024.
Disebutkan dalam keterangan itu terdapat fakta lainnya di Kabupaten Ngada yakni;
Pertama, hingga saat ini belum ada Perbup atau Keputusan Bupati Ngada tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Ngada implementasi dari UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, Perpres No.49 tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO serta Keputusan Gubernur NTT no.135 Tahun 2024 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi NTT.
Baca Juga: Ini Mimpi Victor Selamet Bangun Desa di Manggarai
Kedua, belum ada LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) dan BLK PMI(Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia) sesuai amanat UU No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indpnesia. Ketiga, Ngada sudah memiliki perda namun perlu direvisi menyesuaikan peraturan terkait terbaru.
Keempat, perlu ada perdes untuk pencegahan TPPO dan migrasi aman.
Terpanggil nurani kemanusiaan untuk menyelamatkan Kabupaten Ngada keluar dari wilayah Darurat Human Trafficking maka Lembaga Hukum dan HAM PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) sekaligus anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan,
Pertama, mendesak Pemerintah Kabupaten Ngada dan DPRD Ngada untuk segera bergerak darurat untuk mencarikan solusi kolaboratif pentahelix atasi masalah human trafficking dan migrasi aman di Ngada.
