Network
OkeNTT - Fraksi NasDem DPRD Belu mempertanyakan permintaan Pemerintah Provinsi NTT agar penetapan APBD Perubahan Kabupaten Belu tahun anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati (Perbup).
Permintaan penetapan APBD Perubahan dengan Perbup disampaikan berdasarkan surat nomor: 913/2157/BKUD5.2/2022 yang ditandatangani Plt. Sekda Provinsi NTT, Johanna E. Lisapaly tertanggal 13 Oktober 2022.
Pasalnya, Gubernur NTT Viktor Bugtilu Laiskodat tidak menghendaki adanya penetapan APBD Perubahan Kabupaten Belu tahun anggaran 2022 dengan Perbup karena akan merugikan rakyat Belu.
Baca Juga: KPU Sikka Lakukan Verfak Terhadap 7 Parpol
Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi NasDem DPRD Belu, Benedictus Manek diamini dua rekan Fraksi, Aprianus Hale dan Edmundus Tita kepada media ini, Senin 24 Oktober 2022.
"Perbup ini kan inisiatif dari Provinsi dalam hal ini surat dari Plt. Sekda Provinsi NTT, kemudian beberapa waktu lalu Bupati Belu dan Sekda Belu sudah bertemu langsung dengan Pak Gubernur dan ketika disampaikan beliau (Gubernur) juga kaget, Pak Gub langsung bilang tidak boleh Perbup karena menyengsarakan rakyat. Jadi sebenarnya ada apa ini? Kok hal seperti ini (Perbup) yang menyangkut rakyat banyak tidak dilaporkan kepada seorang Gubernur, hanya diputuskan Plt. Sekda," ketusnya.
Fraksi NasDem DPRD Belu lanjut Benny Manek begitu akrab dikenal menolak adanya Perbup. Pasalnya proses sidang yang dilakukan DPRD dan Pemkab Belu berjalan normal dan sesuai mekanisme.
Baca Juga: KPU Belu Akan Verifikasi Faktual Calon Parpol Peserta Pemilu 2024, Simak Ini Jadwalnya
"Kita fraksi NasDem DPRD Belu tidak setuju dengan Perbup itu. Karena tahapan sidang disini (DPRD dan Pemkab Belu) berjalan normal, sesuai mekanisme dan tidak pernah terjadi deadlock yang mengharuskan Perbup," ungkap Benny Manek.
