Network
OkeNTT - Sedikitnya terdapat 10 Provinsi dan 20 Kabupaten atau Kota di Indonesia berpotensi rawan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024 mendatang.
Potensi kerawanan tertinggi untuk Provinsi pertama yakni Maluku Utara (Malut), kedua, Sulawesi Utara (Sulut), dan ketiga Banten.
Lalu, keempat Sulawesi Selatan (Sulsel), kelima Nusa Tenggara Timur (NTT), keenam Kalimantan Timur (Kaltim), ketujuh Jawa Barat, kedelapan Sumatera Barat (Sumbar), kesembilan Gorontalo, dan kesepuluh Lampung.
Baca Juga: Dua Pekan Lagi Tutup, Ini 20 Situs Formasi CPNS 2023 di Kementerian dan Lembaga
Hal ini disampaikan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat membuka Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Isu Strategis: Netralitas ASN di Manado, Kamis 21 September 2023.
"Inilah posisi Provinsi yang kerawanannya tinggi, maka pada sepuluh Provinsi ini pastikan upaya pencegahannya tepat," kata Lolly dikutip okentt.com dari laman resmi Bawaslu.
Selanjutnya, di tingkat Kabupaten atau Kota tercatat ada 20 daerah yang memiliki kerawanan tinggi diantaranya Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Wakatobi, Kota Ternate, Kabupaten Sumba Timur, Kota Parepare, Kabupaten Bandung, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Mamuju.
Baca Juga: Kaesang Putra Bungsu Jokowi Resmi Gabung PSI: Diisi Anak Muda Berintegritas juga Punya Kompetensi
Lalu, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Bulu Kumba, Kabupaten Maros, Kota Tomohon, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Poso.
Selain itu, potensi Kabupaten atau Kota terawan selanjutnya yakni Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kota Banjarbaru, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Luwu Timur.
"Dua puluh (20) Kabupaten atau Kota potensi rawan tertinggi ini, siapkan program pencegahan terbaik, siapkan upaya mitigasi risiko terkuat supaya tidak terjadi di 2024," tandas Lolly.
Baca Juga: Isu Duet Prabowo-Ganjar Mencuat, Begini Respon Bacapres hingga Parpol Pengusung
Lolly berharap pemerintah daerah di Provinsi dan Kabupaten atau Kota dengan potensi kerawanan tertinggi soal netralitas ASN ini dapat melakukan pencegahan dengan ketat.
Salah satu pencegahan jelas Lolly dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik.
"Pencegahan ini dikencangkan tidak boleh berjarak di pemerintahan, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota. Alasannya, upaya pencegahan yang baik yaitu dengan membangunnya melalui komunikasi yang bertujuan mencegah melakukan pelanggaran," ujarnya.
Baca Juga: Djarot PDI Perjuangan: Ada Nama Lain Berpeluang jadi Cawapres Ganjar Pranowo
Ia membeberkan pelanggaran netralitas ASN yang kerap terjadi antara lain mempromosikan calon tertentu, pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial dan juga media lainnya.
Dia juga menyebut ada ASN yang menggunakan fasilitas negara untuk mendukung petahana, teridentifikasi dukungan dalam bentuk grup WhatsApp, dan terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye calon.
"Paling banyak terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah," katanya.***
