Network
OkeNTT - Pinjaman daerah yang rencananya dilakukan di sisa masa jabatan Bupati Belu dr.Agustinus Taolin dan Wakil Bupati Aloysius Hale Serens yang tinggal satu stengah tahun dianggap tidak efektif dan akan membebankan masyarakat kabupaten Belu.
Hal ini karena pinjaman yang direncanakan sangat besar dimana nilainya mencapai Rp150 miliar dan pengembaliannya baru akan dimulai pada tahun 2023 mendatang dimana terhitung masa jabatan Bupati dan Wabup Belu sisa satu stengah tahun.
Karena itu Fraksi partai Demokrat dan juga beberapa anggota DPR kabupaten Belu lainnya menolak dengan tegas rencana pinjaman daerah yang dajukan Pemerinah Kabupaten(Pemkab)Belu.
Baca Juga: Soal Pinjaman Daerah Belum Ada Kata Sepakat, Masih Dibahas dan Dikonsultasikan
Ketua Fraksi partai Demokrat Fransiskus Xaver Saka mengatakan bahwa sangat tidak masuk akal jika Pemkab Belu mengajukan pinjaman dengan alasan percepatan pembangunan infrastuktur.
Alasannya, jelas Fransiskus, pinjaman baru akan cair pada tahun 2023 dan ketika baru mau digunakan, pihak bank sudah mulai melakukan penagihan setoran pinjaman yang disertai pokok, bunga dan biaya lainnya yang nilainya tidak sedikit.
Berikut, apabila pinjaman cair di akhir tahun, apakah pemerintah akan mampu mengelola uang pinjaman tersebut di saat musim hujan untuk menyelesaikan pekerjaan fisik seperti yang direncanakan?
Baca Juga: Fraksi Demokrat DPRD Belu Konsisten Tolak Pinjaman Daerah. Ini Alasannya
Sementara, lanjutnya, untuk penyerapan APBD saja hingga bulan Agustus 2022 masih sangat rendah.
"Uang yang ada saja tidak mampu dikelola dengan maksimal, mau minta tambah pinjaman. Sebentar tidak diserap, masyarakat yang jadi korban karena bank akan tetap tagih setiap bulan dan ini akan membebankan masyarakat seperti petani, pedagang dan nelayan karena mereka yang akan membayar pinjaman tersebut. Sementara belum tentu pinjaman itu akan bermanfaat untuk semua. Jadi kami dengan tegas menolak," tegas ketua Fraksi partai Demokrat saat diwawancarai pada Senin 19 September 2022.
