Network
Dipantau dalam sebuah sesi dialog RRI Lintas Atambua pagi, Cypri Temu menuturkan bahwa masyarakat penerima bantuan JPS di kabupaten Belu jumlahnya tidak sama bahkan dibandingkan dengan masyarakat penerima manfaat seperti yang ada di kota besar lainnya di Indonesia.
Karena itu, lanjutnya jika daerah lain dengan jumlah penduduk yang begitu banyak bisa melakukan perbaikan data dalam waktu satu hingga dua bulan, maka seharusnya di kabupaten Belu bisa lebih cepat.
"Kita punya masyarakat yang menerima bantuan JPS tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada di kota besar. Seharusnya kita di Belu bisa selesaikan dengan cepat untuk menjawab apa yang manjadi harapan masyarakat," tutur Cypri.
Cyprianus berharap agar pemerintah secepatnya memberikan respon terhadap penyaluran bantuan JPS kepada masyarakat dan tidak terus memberikan alasan menunggu sidang perubahan, sebab tanpa harus menunggu sidang perubahan dana bantuan tersebut sudah bisa disalurkan kepad masyarakat.
Baca Juga: Jose Nunu Maia yang Kabur dari Lapas Atambua Sudah Dijatuhi Hukuman
Sebelumnya, kepala Dinas Sosial, Eda Fahik mengatakan bahwa saat ini Pemkab tengah melakukan perbaikan data dan menunggu sidang perubahan di DPRD untuk menetapan anggaran yang telah diajukan untuk program bantuan sosial JPS di kabupaten Belu.
“Kita sudah selesai melakukan validasi data dan sudah diajukan anggaranyna. Tinggal menunggu sidang perubahan untuk ditetapkan aggaran yang telah kita ajukan,” ujar Eda saat dihubungi awak media ini pekan lalu.***
