OkeNTT - Pemerintah Indonesia dan Timor Leste tertarik untuk memperketat pengawasan di perbatasan (PLBN) menjelang pemilihan presiden (Pilpres) pada Sabtu 19 Maret 2022.
Sepekatan untuk memperketat pengawasan di perbatasan itu berdasarkan hasil rapat koordinasi Meeting Room Pos Batugade, Timor Leste, Rabu 16 Maret 2022.
Konsul Timor Leste di Kupang, Jesuino Dos Reis Matos de Carvalho menambahkan bahwa pertemuan ini sebagai bentuk koordinasi antara pihak Indonesia dan pihak Timor Leste untuk perbatasan pemilihan Presiden Timor Leste yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2022.
Baca Juga: Ratusan Hektare Sawah di Sumba Tengah Terserang Hama Belalang
Selain itu kata Jesuino, melalui pertemuan ini dapat meningkatkan silahturahmi antara pihak Indonesia dan pihak Timor Leste yang telah dibatasi oleh Pandemi Covid-19.
Ia berharap agar pertemuan seperti ini kedepannya harus dilakukan demi menjaga perbatasan masing-masing negara dan juga menjaga hubungan persahabatan antara RI-RDTL.
Komandan UPF Pos Batugade, Euclideus Belo menambahkan bahwa untuk memperlancar pesta demokrasi (Pilpres Timor Leste) meminta bantuan kepada pihak Imigrasi, TNI-Polri dan semua instansi terkait di perbatasan RI-RDTL untuk meningkatkan pengawasan diwilayah perbatasan agar tidak ada perlintasan ilegal yang terjadi selama masa pemilu .
Baca Juga: Partai CNRT Resmi Usung Ramos Horta Maju Capres Timor Leste
Euclideus juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Imigrasi karena sudah membantu proses pemulangan 700an warga Timor Leste pada bulan Agustus dan September.
"Pihak keamanan dan imigrasi Timor Leste akan terus meningkatkan pengawasan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi dan akan melakukan pembinaan dan memproses secara hukum warganya yang melintas secara ilegal ke wilayah Indonesia," katanya.
Dandim 1605 Belu, Letkol Inf Wiji Untoro mewakili pihak keamanan di perbatasan Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pihak Konsulat Timor Leste yang sudah memfasilitasi pertemuan ini.
"Pertemuan ini sebagai awal yang baik untuk melaksanakan koordinasi antara kedua negara dalam memantau keamanan di perbatasan," ungkapnya.
Baca Juga: Lere Anan Timor Nyatakan Siap Maju Pilpres Kalau Diusung Partai Fretelin
Dandim berharap pertemuan seperti ini dapat dilakasanakan sebagai rutinitas agar dapat meredam isu-isu yang beredar sehingga tidak ada isu-isu yang tidak benar yang dapat merusak hubungan yang telah terjalin dengan baik antara kedua negara.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Atambua, K.A. Halim menyampaikan bahwa kerjasama Indonesia dan Timor Leste yang telah berjalan dengan baik kiranya terus ditingkatkan, mengingat ada 8 titik yang menjadi titik perlintasan yang telah disepakati bersama antara kedua negara, dimana ada 4 Pos Lintas Batas Nasional Terpadu dan 4 Pos tradisional.
"4 Pos tradisional ini yang harus diawasi karena 4 titik ini sangat rawan dilewati para pelintas ilegal," sebutnya.
Baca Juga: Pastor Martinho Gusmao, Wajah Baru di Panggung Pilpres Timor Leste
Sehubungan dengan pelaksanaan pemilu di Timor Leste, lanjut Halim, harus ditingkatkan sinergitas antara pihak Imigrasi dan pihak keamanan kedua untuk mencegah para pelintas yang nantinya akan melintas, tapi tidak melalui titik pelintasan yang telah disepakati bersama.
"Dan pihak Imgrasi juga siap untuk meningkatkan pengawasan kepada warga negara asing yang akan melintas dari Indonesia ke Timor Leste maupun sebaliknya," pungkasnya.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Kapolres Belu , AKBP Yosep Krisbiyanto SIK, Dansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 743/PSY, Letkol Inf Andi Lulianto, Koordinator PLBN Motaain Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Engelberthus Klau, Konsulat Timor Leste di Atmbua, Unidade Patrolhamento (UPF Patrolhamento ), FFDTL dan Imigrasi Timor Leste. ***