Network
OkeNTT - Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Alexander Marwata menyampaikan jika biaya politik di Indonesia sangat mahal.
Hal tersebut disampaikan di depan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) beserta 54 pengurus Partai Hanura yang hadir di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi (ACLC) KPK.
"KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis,” kata Alexander seperti dirilis OkeNTT dari Pikiran Rakyat.
“Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar," ujarnya.
Baca Juga: Tiga Tersangka dan Barang Bukti Koropsi Pembangunan Irigasi di TTU Dilimpahkan ke Kejaksaan
Mahalnya biaya politik, jelas Alex karena para calon seolah diwajibkan untuk memiliki modal besar untuk terjun dalam kontestasi politik di Indonesia baik di level lokal maupun di level nasional.
Setiap partai politik mengijinkan berbagai perusahaan untuk menjadi sponsor dan menyumbang “ongkos” pencalonan. Dan ketika sang calon terpilih, hal ini yang menjadi beban politik di masa depan.
Alex memberikan contoh yang sering terjadi di Indonesia, yaitu seorang calon yang mendapat sumbangan dari perusahaan kontraktor untuk maju dalam pilkada. Dan ketika sang calon tersebut terpilih, maka kontraktor tersebut akan tagih "jatah proyek" di pemerintahannya.
"Kalau calon yang dijagokan menang, perusahaan penyumbang tersebut ikut tender dalam proyek kebijakannya dan pasti akan diloloskan,” katanya.
