Network
OkeNTT – Semakin paraknya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme(KKN) baik tingkat pssat hingga ke level daerah bahkan tingkat desa mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan sudah saatnya pola pendidikan memuat unsur dan nilai-nilai antikorupsi.
Saat ini, kata ketua KPK, pendidikan lebih banyak mengandalkan porsi pengajaran dan pembelajaran yang bermuara pada peningkatan akal, jasmani serta keterampilan. Firli mengatakan hal itu sebenarnya tidak salah.
Namun pola pendidikan tersebut seyogyanya dapat ditambahkan unsur dan nilai-nilai antikorupsi sejak dini, mulai dari usia anak kelompok bermain hingga mahasiswa dan berlanjut sampai mereka bekerja untuk membentuk sekaligus menjaga karakter anak bangsa antikorupsi.
Baca Juga: Pertamina Jamin Stok BBM Aman di Semua Provinsi
KPK, kata dia, memandang perlu mendesain pendidikan di republik ini agar tetap memiliki integritas yang berakhlakul karimah dengan mengajarkan idealisme yang sarat dengan nilai-nilai antikorupsi.
"Yakni, kesederhanaan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab tinggi untuk membentuk karakter kuat bangsa Indonesia sebagai bangsa antikorupsi," ujar Firli melalui Antara.
Pentingnya pendidikan antikorupsi, kata dia, juga dilatarbelakangi masih adanya oknum penyelenggara negara, pejabat, kepala daerah, politisi, dan oknum penegak hukum yang terdidik ilmu pengetahuan dan agama dengan baik tetapi masih melakukan praktek KKN.
Baca Juga: Ansy Lema: Korban Bencana Seroja Harus Diperhatikan
"Sungguh ironis, di satu sisi mereka termasuk kaum terpelajar, memiliki akses pengetahuan yang memadai dan mengerti ajaran agama, namun sangat minim bahkan tidak memiliki integritas yang luhur, jauh dari kata berbudi karena gemar mengais harta dengan cara Korupsi," tuturnya.
