Network
Adapun empat itu itu antara lain, terkait jumlah jam tidak bersiaran dalam sehari, jumlah hari tidak bersiaran dan alasan sah tidak bersiaran.
“Jadi sebelum merekomendasikan pencabutan IPP Lembaga penyiaran yang tidak bersiaran, KPI/KPID harus tahu dulu berapa jam sehari dia bersiaran dan apa alasannya. Itu yang kita bahas. Nanti kita merekomendasikan kepada Kemenkominfo untuk mencabut IPPnya,” ujarnya.
Baca Juga: Tiga Hari Kedepan, BMKG NTT: Waspada Gelombang Tinggi hingga Sangat Tinggi
Ia menuturkan, pembahasan draft peraturan KPI tentang rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) itu tidak dalam kerangka mempermudah atau mempersulit tumbuh kembang industri penyiaran di tanah air tetapi lebih pada upaya untuk menjaga agar spektrum frekuensi radio yang diberikan negara kepada lembaga penyiaran digunakan secara penuh tanggungjawab dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat.
“Draft PKPI sudah rampung, nanti akan ditetapkan dalam Rakornas mendatang,” ungkapnya.
Ke depan, kata Fredrikus mengutip pernyataan Koordinator Bidang PS2P KPI, Mohammad Reza, fungsi pengawasan oleh KPI dan KPID terhadap Lembaga penyiaran semakin ditingkatkan demi menjaga hak publik akan penyiaran.
Baca Juga: Calon PMI Diminta Tak Tergiur dengan Iming-Iming Gaji Tinggi
FGD dibuka oleh Ketua KPI, Agung Suprio dan diskusi selanjutnya dipandu oleh Koordinator Bidang PS2P KPI, Mohammad Reza.
Diketahui, kehadiran KPID NTT dalam FGD tersebut mewakili KPID dari zona NTB, Maluku dan Maluku Utara. Begitupun dengan 5 KPID yang hadir dalam FGD merupakan perwakilan dari zona masing-masing.
Selain KPID NTT, juga hadir komisioner KPID dari sejumlah daerah antara lain, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Papua, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, KPID Bali, Analis Kebijakan Madya, Konsultan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan.***
