Network
OkeNTT - Pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan berbagai upaya percepatan pembangunan, termasuk mencari sumber pembiayaan dari pemerintah pusat melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).
Upaya Pemkab Belu itu membuahkan hasil. Pasalnya pada tahun anggaran 2023 nanti, Pemkab Belu mendapatkan alokasi DAK fisik tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas sebesar Rp22,736 milyar dan DAK non fisik sebesar Rp0,890 milyar
Anggaran puluhan milyar tersebut dialokasikan untuk pelayanan kepariwisataan.
Baca Juga: Kunjungi Belu, MenPAN RB Akan Resmikan Mal Pelayanan Publik Atambua
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Belu Johanes Andes Prihatin, SE, M.Si kepada Oke NTT, disela-sela kunjungan kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di Mall Pelayanan Publik Atambua, Senin 3 Oktober 2022
Menurut Sekda Belu, alokasi DAK tersebut termasuk dalam total alokasi DAK fisik untuk Kabupaten Belu tahun anggaran 2023 senilai Rp129,929 milyar dan DAK non fisik sebesar Rp123,035 milyar.
“Ya sudah ada (DAK 2023) persetujuan di aplikasi Krisna, final. Selanjutnya kita tunggu juknisnya untuk penganggaran. Hari ini juga Surat Edaran Bupati untuk susun RKA 2023 kita keluarkan, kita segera bahas Ranperdanya,” ujar mantan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu ini.
Sekda Belu yang populer dikenal JAP ini berharap petunjuk teknis pemanfaatan DAK ini dapat turun tepat pada waktunya sehingga dapat menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023 yang segera akan disampaikan ke DPRD dalam sidang III nanti.
“Rancangan APBD kita siapkan secepatnya, kapan sidang itu kewenangan DPRD. Sidang II (Perubahan APBD) selesai dulu, baru lanjut sidang III. Yang pasti, batas akhir persetujuan dengan DPRD untuk RAPBD 2023 pada tanggal 30 November 2022,” pungkasnya.***
