Soal Pinjaman Daerah, Wakil Ketua DPR: Belum Final dan Tidak Benar Masyarakat Paksa DPR

Alasan lain yang mendorong Cypri dan teman-teman anggota DPR lain tak merestui rencana pinjaman adalah soal waktu pengembalian.

"Kita tidak setuju karena pinjaman akan keluar akhir tahun dan kita baru manfaatkan di awal tahun.Begitu kita baru pakai,kita sudah langsung bayar bunga dan pokok sehingga menurut DPR kita tidak diuntungkan karena begitu kita pakai langsung bayar,"tandas Cypri.

Karena yang dipolemikan adalah soal regulasi sehingga Cypri menegaskan bahwa kalau soal regulasi tidak bisa voting seperti diusulkan oleh beberapa anggota DPR sehingga mayoritas yang hadir sepakat untuk dilakukan konsultasi.

Sebagai salah satu pimpinan DPR, Cypri mengaku tidal ingin terlibat mengambil keputusan yang jelas menyalahi aturan.

Baca Juga: Diduga Lontarkan Kata-Kata Rasis, Oknum Anggota DPRD Belu dari Partai Nasdem Dilaporkan

Katanya, ia baru akan menyetujui adanya pinjaman daerah apabila ada perubahan keputusan dari pemerintah provinsi sebagaimana telah dituangkan dalam surat pada 15 September lalu.

"Saya akan ikut menyetujui pinjaman apabila ada perubahan keputusan atau ada keputusan baru dari pemerintah propinsi yang ditandatangani oleh pak Sekda propinsi tentang penegasan tidak menyarankan untuk melakukan pinjaman.Kalau ada itu surat maka saya akan tanda tangan KUA PPAS," ujarnya menegaskan.

Apakah dokumen KUA PPAS yang hanya ditanda tangani satu pimpinan DPR ini sah atau tidak, jawabannya nanti setelah dilakukan konsultasi di pemerintah propinsi.

Mayoritas anggota yang setuju untuk pembahasan juga mensyartakan agar dilakukan konsultasi dan menghendaki pinjaman tidak menyalahi regulasi.***