Network
/photo/2022/06/22/1309547741.jpg)
OkeNTT - Ketua Forum Komunikasi Tenaga Kontrak Daerah James Amalo menyebutkan bahwa polemik soal Tenaga Kontrak Daerah(Tekoda) muncul setelah Bupati Belu mengeluarkan kebijakan mengangkat 1.616 Pegawai Tidak Tetap(PTT) di lungkup Pemkab Belu.
James Amalo yang diwawancari usai melakukan pertemuan di ruang ketua DPR Belu, menyebutkan bahwa pihaknya melakukan aksi damai guna meminta pemerintah agar menghakhiri Polemik soal tenaga kontrak daerah.
"Kita minta supaya DPR bersama pemerintah mengakhiri pelomik soal Teko," ujar James saat diwawancarai usai menyampaikan pernyataan sikap pada Rabu 22 Juni 2022.
Baca Juga: PTT yang Ikut Aksi di DPR Belu Mengaku Diizinkan Pimpinan OPD
Tidak hanya itu, dalam pernyataan sikap tertulis Forum Komunikasi Tenaga Kontrak juga mengakui adanya polemik soal tekno dan meminta pemerintah segera mengakhiri polemik soal Tekoda.
Terpisah, Wakil Ketua II DPR Belu Cypri Temu yang diwawancarai usai aksi damai, menyebutkan bahwa polemik soal Tekoda dibuat oleh Bupati Belu karena SK Tekoda Belu dibuat oleh Bupati Belu bukan DPRD Belu.
Seharusnya kata Cypri, Bupati yang selesaikan polemik Tekoda karena polemik ini muncul setelah Bupati menerbitkan SK.
Baca Juga: Ratusan PTT di Belu Tinggalkan Tugas Saat Jam Kerja, Ada Apa?
"Pelemik ini bukan DPR yang buat. Polemik ini justri terjadi setelah Bupati mengeluarkan SK Tekoda dimana keputusannya tidak mengakomodir ratusan Teko lama. Jadi Bupati yang harus bertanggungjawab untuk selesaikan polemik ini, kata Cypri Temu.
