Network
OkeNTT - Melihat lambatnya proses seleksi calon Pegawai Tidak Tetap(PTT) yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara(TTU), Ketua Presidium PMKRI Cabang Kefamenanu Kristoforus Bota angkat bicara.
Tenaga Kontrak Daerah (Tekoda), kata Kristoforus, merupakan PTT yang direkrut oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
Dalam rilis tertulis yang diterima media ini Sabtu petang, 2 April 2022, Kristoforus menyatakan bahwa penataan birokrasi di bawah kepemimpinan Bupati Djuandi David dan Wakil Bupati Eusabius Binsasi semakin tak terkontrol.
Baca Juga: Sekolah Kedinasan 2022 Resmi Dibuka, Simak Link Pendaftarannya Disini
"Lebih tepatnya birokrasi TTU semakin mengalami kemunduran menuju ambang kehancuran. Dalam kebijakan proses perekrutan PTT tahun 2022 melalui BKDPSDM yang dikepalai Arkadius Atitus jelas-jelas terbukti mengangkangi Perbup No. 71 tahun 2021 tentang SOP pengangkatan PTT Kabupaten TTU," tegas Kristo.
Hal tersebut sangat berpengaruh pada nasib para pencari kerja yang hingga saat ini belum ada kejelasan.
Selain itu, Kristo juga membeberkan bahwa 2.706 PTT yang dirumahkan sejak 1 Januari 2022 hingga saat ini belum ada keputusan dari Pemda TTU untuk menetapkan kembali PTT dalam beberapa Dinas teknis yang mengalami kekurangan jumlah pegawai.
Baca Juga: Reformasi Birokrasi, Bupati Belu dan Pimpinan OPD Teken Komitmen Bersama untuk Lakukan Ini
Hal ini sangat berdampak pada kerugian imaterial yang luar biasa, sebab sangat berdampak buruk pada proses pelayanan publik di kabupaten TTU.
"Mewakili seluruh civitas PMKRI cabang Kefamenanu, saya mendesak pemerintah daerah kabupaten TTU untuk segera mengambil sikap tegas dalam memutuskan dan menetapkan SK bagi para calon Pegawai Tidak Tetap, sehingga dampak kerugian terhadap pelayanan publik di daerah tercinta ini tidak berkepanjangan,"desak Kristo.
