Network
Kepada media ini usai melakukan pemantauan di lokasi bencana, Wakil Ketua II DPRD Belu Cypry Temu meminta agar pemerintah daerah kabupaten Belu segera menangapi bencana banjir yang melanda masyarakat di daerah itu.
Ia mengatakan, DPRD Belu sudah mengalokasikan anggran untuk tanggap bencana sebesar Rp20 miliar sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memberikan respon bantuan emergency kepada masyarakat yang terkena bencana.
Baca Juga: Breaking News: Pasukan Rusia Mulai Melancarkan Invasi ke Ukraina
“Kita minta kepada pemerintah supaya cepat menanggapi bencana yang terjadi disana yaitu melakukan pelurusan arus sungai dan kedepannya untuk dibangun beronjong. Terhadap wilayah masyarakat yang terdampak banjir atau luapan air akibat dibukanya pintu pembuangan Rotiklot,agar pemerintah segera memberikan bantuan dan turun untuk melihat masyarkat disana. Jangan tunggu masyarakat berkeluh-kesah dulu baru turun. Tegas Politis Partai Nadem ini.
Cypri mengatakan, pemerintah daerah harus lebih tanggap dan lebih responsif dalam kondisi sepert saat ini. Salah satu langkah yang harus ditempuh pemerintah, menurut Cypry adalah membangun posko bencana.
“Kalau kedepan masih berlangsung cuaca eksrim seperti saat ini maka diharapkan pemerintah segera membentuk posko sehingga saat ada kejadian bencana kita tidak keliling Dinas terkait lagi tapi laporannya masuk lewat satu pintu yaitu posko. Pemerintah diharapkan untuk tidak lagi berdiam diri. Pemerintah jangan hanya turun lihat dan turun pantau tapi saatnya action sekarang,” tambah Cypri.
Baca Juga: Bahu Jalan Sabuk Merah Perbatasan RI-RDTL Nyaris Ambruk
Cypri juga menegaskan karena saat ini banyak terjadi bencana di wilayah kaabupaten Belu, maka pemerintah harus mulai bergerak untuk memberikan bantuan tanggap darurat.
“Saatnya mulai bekerja. Diamana yang perlu penanganan darurat, segera lakukan. Jangan duduk diam seolah-olah bencana adalah hal biasa,” tegasnya saat diwawancarai awak media.
Kami dari DPR, saya selaku wakil Ketua II dan Ketua Komisi III tadi turun langsung dan melihat kondisi di lapangan karena itu kami meminta pemerintah lebih serius dan cepat tanggap. Selama ini koordinasinya tidak berjalan karena harus lapor Bupati, harus lapor Wakil Bupati, belum lagi harus lapor Sekda dan kepala Dinas terkait. Ini model koordinasinya tidak jalan,kritik Cypry.
