OkeNTT - DPRD kabupaten Belu kembali melanjutkan sidang perubahan pada Selasa,1 November 2022 dengan agenda penutupan sidang DPRD kabupaten Belu tahun 2022 tentang Perubahan APBD 2022.
Mirisnya, dalam forum sidang paripurna yang terhormat, sejumlah anggota DPR malah terlibat keributan setelah hampir dua jam berdebat tanpa arah di hadapan Bupati Belu dan Sekda serta sejumlah pimpinan OPD lingkup kabupaten Belu yang hadir saat itu.
Duduk di atas meja pimpinan, ketua DPR Belu Jeremias Manek Seran Junior memimpin jalannya paripurna didampingi Wakil Ketua II Cypri Temu.
Perdebatan berawal dari ketua Fraksi Gerindra, Januaria Awalde Berek melakukan interupsi terhadap kedua pimpinan DPR yang memimpin sidang.
Tidak hanya Januaria, anggota Fraksi Partai Golkar Theodorus Seran Tefa juga terus ngotot melakukan interupsi terhadap kedua pimpinan DPR.
Baca Juga: Eksportir di Atambua Diduga Main Curang dengan Ngemplang Pajak
Januaria dan Theodorus menginterupsi keras karena tidak menerima penetapan perubahan APBD dilakukan dengan Peraturan Bupati.
Kedua politisi dari kecamatan Raimanuk ini menuding bahwa imbas digunakannya Perbup dalam penetapan perubahan APBD 2022 akibat dari ulah ketua dan wakil ketua II DPR Belu.
Pantauan OkeNtt.Pikiran Rakyat yang hadir di ruang sidang saat itu, nampak pembicaraan para wakil rakyat sudah tidak sesuai substansi, bahkan sudah mengarah ke privasi.
Melihat situasi yang semakin tak terkontrol, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Theodorus Manehitu Djuang angkat bicara dan meminta agar diskusi kembali ke agenda sidang sebagaimana tertera dalam ungangan.
Baca Juga: Bea Cukai Atambua Buka Mulut Soal Tudingan Hanya Menonton Penyelundupan Berkedok Ekspor
Namun usulan itu seolah tak digubris dimana, Januaria dan Theodorus Seran Tefa terus ngotot untuk berdebat dengan pimpinan sidang di hadapan Bupati, Sekda, anggota DPR lain dan pimpinan OPD yang hadir.
Karena sudah hampir dua jam berdebat tanpa arah, Bupati dan Sekda bersama pimpinan OPD yang kelihatan sudah jenuh, terpaksa meninggalkan ruang sidang yang saat itu diwarnai perdebatan riuh antara dua pimpinan DPR bersama ketua Fraksi Gerindra dan anggota Fraksi Golkar Theodorus Seran Tefa.
Saat Bupati dr Agustinus Taolin bersama pimpinan OPD meninggalkan ruangan, anggota Fraksi Gerinda Marthen Nai Buti keberatan dan meminta pemerintah tetap berada di ruang sidang, namun permintaan itu tak dipenuhi.
Setelah Bupati keluar, pimpinan sidang turun dari meja sidang dan sejumlah anggota DPR berdiri dari kursi masing-masing.
Baca Juga: Penyelundupan Barang Berkedok Ekspor Melalui PLBN Motaain Jadi Tontonan Bea Cukai
Disaksikan awak media ini, ketika itu, anggota Fraksi Partai Nasdem, Benedictus Manek yang duduk di sisi kiri menghampiri anggota fraksi partai Demokrat, Kristo Rin Duka yang kursinya berada di lorong kanan.
Kedua anggota DPR ini bersih tegang dan sempat nyaris adu jotos di lorong tengah, beruntung sejumlah anggota DPR cepat melerai dan akhirnya Benedictus Manek dirangkul keluar dari ruang sidang.
Tidak hanya itu, Wakil Ketua II Cypri Temu yang juga saat itu sudah turun dari meja pimpinan berusaha menegur sejumlah anggota DPR yang nampak ribut.
Nampak ketika itu, dari arah belakang, ia menegur Walde Berek dengan menyentuh bahu kiri Walde.Namun demikian, Walde malah spontan tidak terima dan justru teriak bahwa ia dipukuli.
Baca Juga: Material Pemadatan Jalan Sabuk Merah Bercampur Lumpur, PPK: Saya Suruh Bongkar
Tidak hanya teriak, Walde juga kelihatan merontak-rontak dan hendak memukul Cypry.
Anggota DPR lain, Manek Rofinus yang saat itu berada persis di hadapan Walde berusaha menahan Walde dengan memegang lengan Walde dan menahan tubuh Walde agar tidak menyerang Cypry.
Disaksikan awak media ini,meski tidak sempat terjadi kontak fisik, Walde malah balik ke arah kamera awak media ini sambil teriak-teriak "dia pukul saya,,,dia pukul saya," entah siapa yang Walde maksudkan karena saat itu terdapat kerumunan sejumlah anggota DPR dan tidak ada aksi saling pukul ketika itu.
Karena situasi tak terkendali, atas persetujuan forum, ketua DPR akhirnya menskorsing sidang karena pihak pemerintah juga saat itu tidak lagi berada di ruang sidang.***