Network
PR NTT - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura hari ini melaksanakan eksekusi terhadap empat terpidana yang terlibat dalam kasus pelanggaran Pemilu 2024.
Eksekusi ini dilakukan setelah putusan hukum berkekuatan tetap (inkracht) diterima dari Pengadilan Tinggi Jayapura, Rabu (19/6/2024).
Keempat terpidana, yang masing-masing adalah AR, SR, TK, dan MW, dinyatakan bersalah atas berbagai tindak pidana terkait pelanggaran pemilu.
Kasus ini mencakup pelanggaran serius seperti manipulasi suara, intimidasi terhadap pemilih, serta korupsi dalam proses pemilu yang secara signifikan mempengaruhi hasil akhir pemilihan di wilayah Jayapura.
Baca Juga: KPU Kota Jayapura Tetapkan 594 Daftar Calon Tetap (DCT) Parpol Pemilu 2024
Kepala Kejari Jayapura, Budi Santoso, dalam konferensi pers yang digelar setelah eksekusi, menyatakan bahwa proses hukum yang dilaksanakan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang adil dan transparan.
"Ini adalah langkah tegas kami untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum, khususnya yang menyangkut integritas proses demokrasi, ditindak dengan tegas," ujarnya.
Budi juga menambahkan bahwa eksekusi ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Kejari Jayapura untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia. "Kami ingin memberikan pesan jelas bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan yang merusak prinsip demokrasi dan keadilan," tegasnya.
Baca Juga: Pantai Cepi Watu, Destinasi Healing Populer Terbaik di Manggarai Timur
Kasus ini pertama kali mencuat setelah adanya laporan dari berbagai pihak mengenai dugaan kecurangan dan pelanggaran selama pelaksanaan Pemilu 2024 di Jayapura.
Setelah dilakukan penyelidikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum, ditemukan bukti kuat yang mengarah kepada keterlibatan keempat terpidana.
Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum berhasil membuktikan keterlibatan para terpidana dalam berbagai tindak pidana pemilu. Majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman yang setimpal, yang kini telah dieksekusi oleh Kejari Jayapura.
Baca Juga: Bos Rental Tewas di Pati: Tiga Tersangka Hadapi Ancaman 12 Tahun Penjara
Masyarakat Jayapura dan berbagai elemen masyarakat sipil menyambut baik langkah tegas yang diambil oleh Kejari Jayapura ini. Mereka berharap, tindakan ini bisa menjadi efek jera bagi siapa saja yang berniat melakukan pelanggaran dalam pemilu di masa mendatang.
Pakar hukum dari Universitas Cenderawasih, Dr. Yulius Rumbewas, menilai bahwa eksekusi ini merupakan langkah positif dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang pemilu. "Ini menunjukkan bahwa hukum tidak memandang bulu dan siapapun yang melanggar harus siap menghadapi konsekuensinya," kata Yulius.
Dengan eksekusi ini, diharapkan integritas dan transparansi proses pemilu di Jayapura dan seluruh Indonesia semakin terjaga, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan umum yang demokratis dan adil.***
