Network
OkeNTT - Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan tugas bersama, bukan saja pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota yang perlu diimplementasikan melalui regulasi serta pengalokasian anggaran juga.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Demikian Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakotas) di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT, Jumat 19 November 2021.
"Oleh karena itu diharapkan kesadaran kita bersama bahwa penanganan pekerja migran bukan hanya tugas pemerintah Pusat, BP2MI, atau Kemenaker, namun juga menjadi tanggung jawab semua pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan Desa,” sebut Benny.
Benny menyebut praktik penempatan PMI secara ilegal adalah musuh bersama dan menjadi perhatian khusus negara dan pemerintah daerah.
“Sindikat penempatan PMI secara ilegal adalah musuh kita bersama. Yang kita hadapi adalah oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan pada lembaga-lembaga tinggi negara. Negara tidak boleh kalah. Negara harus melawan. Negara tidak boleh dikendalikan oleh mereka yang disebut mafia," tegas Benny.
Baca Juga: Wakil Bupati Belu Serahkan 500 Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria
Benny mengatakan pihaknya sudah mendapatkan perintah langsung dari Presiden RI, untuk melindungi para pekerja migran di seluruh pelosok tanah air, sehingga ia siap berada di garda terdepan untuk memberantas mafia PMI ilegal.
