Network
Menurut Fajar, keputusan kapan gugatan soal sistem pemilu diputus akan diambil berdasarkan persidangan dan dokumen-dokumen.
Nantinya lanjut Fajar, keputusan oleh Majelis Hakim akan diambil dalam rapat permusyawaratan hakim.
Baca Juga: KPU Tetapkan 17 Parpol Lolos jadi Peserta Pemilu 2024, Simak Ini Daftar Berdasarkan Nomor Urut
"Yang dibahas itu berdasarkan dasarnya fakta yang terungkap di persidangan, dua alat bukti, tiga keyakinan hakim. Di situ yang kemudian kita yang diluar termasuk saya itu enggak bisa tahu bagaimana dinamikanya, yang pasti semua yang berkaitan dengan perkara itu terutama hasil persidangan. Nah itulah yang dibahas untuk diambil keputusan oleh sembilan hakim konstitusi," ujarnya.
Fajar mengatakan, berkas kesimpulan itu selanjutnya akan ditelaah oleh hakim konstitusi. Nantinya, berkas itu akan jadi bahan pertimbangan ketika hakim konstitusi membuat putusan atas perkara tersebut dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).
"Materi pembahasan kan sidang itu kan kemarin sudah maraton itu hampir 14 kali persidangan, sudah mendengarkan keterangan banyak pihak gitu ya, dari pemohon pemerintah, DPR dari pihak terkait dari ahli semua. Itulah yang kemudian oleh masing-masing Hakim itu ditelaah, didiskusikan diperdebatkan, karena bisa jadi karena Hakim ini kan masing-masing mempunyai independensi bisa jadi mempunyai pendapat berbeda dan seterusnya," ujarnya.
Baca Juga: NTT Dapat Dana Inpres Rp839 Milyar untuk Infrastruktur Jalan, Dibagi untuk 19 Kabupaten
Ia pun mengaku tak mengetahui berapa lama RPH sistem proporsional terbuka ini akan berlangsung. Hingga kini, panitera belum mengagendakan RPH.
"Saya tidak tahu persis karena itu kan tertutup ya. Saya tidak tahu persis karena RPH itu kan tertutup ya. Nggak tahu persis dinamika diskusi pembahasan para hakim itu seperti apa. Sehingga tidak bisa kita perkirakan juga kapan itu selesai," kata dia.
Apabila RPH usai dan putusannya sudah ada, kemudian akan dijadwalkan sidang pembacaan putusan. Tiga hari sebelum jadwal sidang pembacaan sidang pembacaan putusan, MK akan mengumumkan kepada publik.***
