OkeNTT - Mahkamah Konstitusi (MK) merespon tudingan sejumlah pihak yang menyebut pihaknya menunda-nunda putusan terkait sistem Pemilu yang saat ini tengah sidang di MK.
Hakim MK secara tegas menyatakan pihaknya tidak bermaksud menunda putusan perkara gugatan UU Pemilu terkait dengan sistem proporsional terbuka tersebut.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dalam Sidang Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 yang berlangsung hari ini, Selasa 23 Mei 2023 dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI.
Baca Juga: Pelamar Wajib Simak, Ini Tahapan Seleksi Penerimaan CPNS 2023
Pihaknya tegas Saldi Isra akan segera memutus perkara sistem Pemilu tersebut.
"Kami akan segera menyelesaikan permohonan ini. Jadi, jangan dituduh juga nanti MK menunda segala macam, begitu," tandas Saldi Isra
Saldi Isra juga menyatakan apabila terdapat pihak-pihak yang ingin menyampaikan keberatan, keterangan tambahan, atau hal lainnya dapat disampaikan bersama dengan kesimpulan yang akan diserahkan kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Pemimpin ASEAN Setujui Keanggotaan Penuh Timor Leste
"Ini perlu penegasan-penegasan, terutama yang memungkinkan penambahan waktu," kata Saldi Isra dikutip OkeNTT dari Antara.
Saldi Isra menegaskan bahwa sidang perkara nomor 114/PUU-XX/2022 yang berlangsung pada hari ini merupakan sidang terakhir dan majelis hakim akan segera mengambil putusan.
Agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak kepada Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: KPU Tetapkan 17 Parpol Lolos jadi Peserta Pemilu 2024, Simak Ini Daftar Berdasarkan Nomor Urut
Majelis hakim telah menetapkan bahwa kesimpulan paling lambat diserahkan oleh pemohon dan para pihak terkait kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 31 Mei 2023.
"Penyerahan kesimpulan itu paling lambat pada hari Rabu, tolong diperhatikan, tanggal 31 Mei 2023, jam (pukul) 11.00 WIB," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.
Sebelumnya, enam orang mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan sistem proporsional terbuka ke tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022.
Baca Juga: Beli Obat di Indonesia, Imigrasi Atambua Pulangkan Lima WNA Timor Leste
Keenam orang tersebut, yakni Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).
Apabila gugatan uji materi tersebut dikabulkan MK, sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Dengan sistem tertutup ini, para pemilih hanya disajikan logo partai politik di surat suara, bukan nama kader partai.***