Network
OkeNTT - Fraksi partai Demokrat DPRD kabupaten Belu tegas menolak rencana pinjaman daerah yang diajukan pemerintah kabupaten Belu.
Kepada OkeNtt.Pikiran Rakyat, Ketua Fraksi Demokrat Frans Xaver Saka mengatakan bahwa Demokrat tegas menolak rencana pinjaman daerah karena menabrak PP 56 tahun 2018 pasal 13 ayat 1, dimana pinjaman menengah merupakan pinjaman lebih dari satu tahun anggaran, dengan kewajiban pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.
“Dalam pasal penjelasan tertulis sangat jelas, sehingga Tidak bisa tafsir. Regulas sudah tetapkan secara jelas. Bagaimana Pemda mau paksakan pinjaman lebih dari masa jabatan,”ujar Fransisku saat diwawancarai awak media ini pada Jumat 9 September 2022.
Baca Juga: Sesuai Aturan dan Bermanfaat untuk Masyarakat Belu, Fraksi Gerindra Dukung Pinjaman Daerah
Selian itu, Fraksi Demokrat menilai rencana pinjaman daerah yang diajukan Pemkab di bawah kepimpinan Bupati dr.Agustinus Taolin dan Wakil Bupati Aloysius Hale Serens dinilai tidak efektif dan tidak efisien.
Tidak hanya itu, Fraksi partai demokrat menilai rencana pinjaman daerah tidak urgen karena tidak diperuntukan bagi kepentingan masyarakat kecil.
Sementara, pengembalian pinjaman akan dibebankan kepada masyarakat kecil.
"Fraksi partai Demokrat menolak dengan sangat tegas terhadap rencana pinjaman daerah karena menabrak regulasi dan pinjaman yang diajukan tidak efektif dan tidak efisien.Masa hanya untuk beli bunga kita harus bebankan masyarakat kecil untuk membayar utang daerah yang dipinjam oleh kepemimpinan saat ini,"tegas ketua Fraksi partai Dermokrat.
