Network
OkeNTT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belu akan membangun komunikasi dengan Pemerintah Daerah untuk menghentikan polemik terkait pengangkatan dan penetapan Tenaga Kontrak Daerah Tahun Anggaran 2022.
Demikan kesimpulan yang diambil pimpinan DPRD Belu dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) saat menerima perwakilan Tekoda Belu tahun anggaran 2022 di ruang kerja Ketua DPRD Belu, Rabu 22 Juni 2022.
"Melalui rapat pimpinan dan AKD kami mengambil kesimpulan bahwa kita akan berkomunikasi dengan pemerintah terhadap polemik ini (Tekoda), kita hentikan sehingga tidak berlanjut polemik ini dengan beberapa solusi yang akan kita tawarkan kepada pemerintah," ungkap Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr kepada wartawan usai menerima perwakilan Tekoda Belu.
Baca Juga: 1.616 Orang Tekoda ke DPRD Belu: Kami Punya Hak, Mohon Hentikan Polemik Tekoda
Manek sapaan populer Ketua DPRD Belu sebelumnya menyampaikan ada 7 tuntutan yang disampaikan Tekoda Belu Tahun Anggaran 2022.
"Ada 7 tuntutan, point-point penting yaitu mereka meminta untuk segera hentikan polemik, kelanjutan pembangunan, jaga keharmonisan antara DPRD dengan pemerintah, mereka meminta juga bahwa tidak ada perbedaan politik yang lalu, mereka mengapresiasi pemerintah dan DPRD yang telah mengakomodir mereka menjadi Tekoda," sebutnya.
"Point pentingnya adalah untuk segera dihentikan polemik ini," tandas Manek menambahkan.
Baca Juga: Setahun Dipimpin AT-AHS, Belu Naik Peringkat dari 205 Menjadi 58 sebagai Kabupaten Inovatif
Menurut politisi Demokrat Belu ini bahwa, sejauh ini konflik atau polemik antara DPRD Belu dan pemerintah daerah tidak ada. Tetapi yang ada adalah dinamika dalam masa persidangan, dengan perbedaan pendapat masing-masing anggota terhadap polemik Teko ini yaitu banyak Teko yang tidak diakomodir dan banyak yang diakomodir.
