Network
OkeNTT – Selama dua pekan terakhir, cuaca di kabupaten Belu tidak menentu. Hujan yang berlangsung sepanjang beberapa hari memicu terjadinya bencana banjir dan longsor di daerah itu. Salah satu daerah yang setiap tahun dilanda bencana banjir dan longsor adalah desa Fatuketi kecamatan Kakuluk Mesak, kabupaten Belu.
Saat melakukan pemantauan langsung di lokasi yang terkena bencana banjir dan longsor, Jumat 25 Februari 2022, Wakil Ketua II DPRD Belu Cypry Temu dan Ketua Komisi III Yohanes Djuang menemukan kondisi daerah yang terdampak bajir dan longsor di Dusun Sukabi Laran, belum mendapatkan bantuan tanggap darutat dari pemerintah daerah.
Bencana banjir yang terjadi di daerah itu disebabkan karena hujan yang mengguyur kabupaten Belu selama tiga belakangan serta air yang dilepas dari pintu pembuangan Bendungan Rotiklot.
Baca Juga: Tim SAR Gabungan Berhasil Temukan Korban yang Hanyut Dibawa Banjir di Fatuleu
Akibat banjir yang nyaris membawa rumah tempat tinggal mereka, 10 KK di dusun Sukabi Laran terpaksa mengungsi dan meninggalkan rumah mereka. Warga kwatir, apabil malam ini turun hujan maka bisa saja terjadi banjir yang lebih besar. Saat awak media berada di lokasi, sejumlah warga sedang mengangkut barang perabot rumah tangga mereka menggunakan mobil pick up untuk menugsi ke sanak keluarga di dusun tetangga.
Selain merendam rumah warga, banjir juga menyapu kebun warga dan menyebabkan tanaman jagung tidak bisa dipanen.
Pius Mau, warga setempat meminta pemerintah daerah untuk segera membangun beronjong dan untuk sementara, meluruskan aliran sungai agar saat banjir tidak terjadi luapan air.
Baca Juga: Polisi Amankan Ribuan Liter BBM Jenis Minyak Tanah yang Hendak Diselundupkan ke Timor Leste
"Kita minta supaya pemerintah gerak cepat karena kalau dibiarkan maka akan berdampak besar. Ini kalau banjir datang lagi maka kami disini bisa rata tanah,” ujar Pius saat ditemui di lokasi bencana.
Kepada media ini usai melakukan pemantauan di lokasi bencana, Wakil Ketua II DPRD Belu Cypry Temu meminta agar pemerintah daerah kabupaten Belu segera menangapi bencana banjir yang melanda masyarakat di daerah itu.
Ia mengatakan, DPRD Belu sudah mengalokasikan anggran untuk tanggap bencana sebesar Rp20 miliar sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memberikan respon bantuan emergency kepada masyarakat yang terkena bencana.
Baca Juga: Breaking News: Pasukan Rusia Mulai Melancarkan Invasi ke Ukraina
“Kita minta kepada pemerintah supaya cepat menanggapi bencana yang terjadi disana yaitu melakukan pelurusan arus sungai dan kedepannya untuk dibangun beronjong. Terhadap wilayah masyarakat yang terdampak banjir atau luapan air akibat dibukanya pintu pembuangan Rotiklot,agar pemerintah segera memberikan bantuan dan turun untuk melihat masyarkat disana. Jangan tunggu masyarakat berkeluh-kesah dulu baru turun. Tegas Politis Partai Nadem ini.
Cypri mengatakan, pemerintah daerah harus lebih tanggap dan lebih responsif dalam kondisi sepert saat ini. Salah satu langkah yang harus ditempuh pemerintah, menurut Cypry adalah membangun posko bencana.
“Kalau kedepan masih berlangsung cuaca eksrim seperti saat ini maka diharapkan pemerintah segera membentuk posko sehingga saat ada kejadian bencana kita tidak keliling Dinas terkait lagi tapi laporannya masuk lewat satu pintu yaitu posko. Pemerintah diharapkan untuk tidak lagi berdiam diri. Pemerintah jangan hanya turun lihat dan turun pantau tapi saatnya action sekarang,” tambah Cypri.
Baca Juga: Bahu Jalan Sabuk Merah Perbatasan RI-RDTL Nyaris Ambruk
Cypri juga menegaskan karena saat ini banyak terjadi bencana di wilayah kaabupaten Belu, maka pemerintah harus mulai bergerak untuk memberikan bantuan tanggap darurat.
“Saatnya mulai bekerja. Diamana yang perlu penanganan darurat, segera lakukan. Jangan duduk diam seolah-olah bencana adalah hal biasa,” tegasnya saat diwawancarai awak media.
Kami dari DPR, saya selaku wakil Ketua II dan Ketua Komisi III tadi turun langsung dan melihat kondisi di lapangan karena itu kami meminta pemerintah lebih serius dan cepat tanggap. Selama ini koordinasinya tidak berjalan karena harus lapor Bupati, harus lapor Wakil Bupati, belum lagi harus lapor Sekda dan kepala Dinas terkait. Ini model koordinasinya tidak jalan,kritik Cypry.
Penegasan senada juga disampaikan ketua Komisi III DPRD Belu, Yohanes Djuang. Politisi PDIP ini meminta pemerintah melalui Dinas teknis untuk tanggap karena persoalan bencana banjir di daerah Fatuketi terjadi setiap tahun sehingga perlu ada langka antisipasi.
Baca Juga: Puncak Musim Hujan, BMKG NTT: Waspada Bencana Hidrometeorologi
“Setiap tahun masyarakat disana selalau alami bencana. Harusnya sudah ada persiapan karena daerah ini langgangan bencana. Sangat disayangkan karena ketika terjadi bencana ada laporan masyarakat, kita harus panggil Kadis PU dan Kepala BPBD.
Terhadap desakan dan penegasan DPRD, Plt. Kepala Dinas PU kabupaten Belu, Yasintus Ulu Leki mengatakan bahwa saat ini alat berat milik Dinas PU kabupaten Belu sedang membersihkan material di lokasi lain yang juga terjadi benacana. Setelah usai, pihaknya akan segera memindahkan alat berat untuk melakukan normali sasi aliran sungai di desa Fatuketi.
"Alat masih di Aitaman. Setelah selesai disana dan curah hujan sudah kurang, kita kasih turun alat. Jawab Yasintus saat ditanyai Wakil Ketua II DPRD Belu.***
